Situasi di depan Kantor Bupati Bima, NTB, Kamis (26/1/2012)

Laporan Hasanuddin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai  Hanura Yuddy Chrisnandi menegaskan kerusuhan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berujung pada pembakaran kantor bupati oleh massa adalah peringatan serius bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah yang berlaku tidak adil terhadap rakyat, mengabaikan aspirasi rakyat dan ingkari amanah jabatannya.
"Hal serupa bisa terjadi di wilayah manapun bila para penguasa mengabaikan rasa keadilan  rakyat, mempermainkan hukum dan hanya memperkaya diri sendiri," kata mantan Anggota Komisi I DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Jumat (27/1/2012).
Dikatakan amuk masa adalah akumulasi ketidakpercayaan rakyat pada penegakan hukum. Pemerintah harus sadar,bahwa instrumen negara telah lumpuh menegakan hukum dan menjaga ketertiban umum. "Pemerintah perlu instropeksi,meminta maaf kepada rakyat dan segera membenahi dirinya,agar ada kepastian apakah Pemerintahan sekarang ini masih mampu menegakan law and order yang menjamin ketertiban sosial," katanya.
Bila hal ini diabaikan,maka semakin lama, bangsa kita akan berada dipersimpangan jalan keonaran. "Kepercayaan publik dalam dan luar negeri akan memudar,akibatnya Pemerintahan SBY dianggap tidak kredibel lagi," kata dia.
(aco)